GenZ Space
-Perusahaan dibalik pembuatan film-film seperti The Matrix, Joker, dan Ocean’s, yaitu Village Roadshow Entertainment Group, telah mengajukan perlindungan kebankrutannya di AS.
Menurut laporan BBC, berkas persidangan yang ada di Delaware mengungkapkan bahwa perusahaan tersebut memiliki hutang sebesar 500 juta hingga 1 miliar dolar AS (kira-kira setara dengan 7,8 triliun hingga 15,6 triliun rupiah).
Village Roadshow mengatakan kondisi finansialnya terganggu oleh perselisihan hukum dengan Warner Bros dan juga karena gagal dalam beberapa proyek film dan seri mandiri yang memiliki anggaran tinggi.
Agar bisa meringankan beban keuangan, perusahaan tersebut berniat untuk melepas koleksi film senilai 365 juta dolar AS atau setara dengan kurang lebih Rp5,7 triliun.
Konflik dengan Warner Bros
Hubungan antara Village Roadshow dan Warner Bros menurun setelah The Matrix Resurrections diluncurkan di HBO Max tahun 2022.
Village Roadshow mengklaim bahwa Warner Bros telah mencabut hak mereka terhadap sekuel dan prekuel dari film-film yang dulunya diproduksi bersama.
Keith Maib, pemimpin divisi restrukturisasi perusahaan, menyebut bahwa perselisihan hukum dengan Warner Bros telah menelan biaya melebihi 18 juta dolar AS (setara dengan kira-kira 280 miliar rupiah), sebagian besar di antaranya masih belum dibayar.
Dia juga menyoroti bahwa perbedaan pendapat ini telah merusak kolaborasi bisnis yang sejauh ini memberikan manfaat besar kepada Village Roadshow.
Gagal dengan Proyek Independen
Di luar perselisihan hukum, Village Roadshow pun menderita kerugian akibat usaha studio mandiri yang dirilis tahun 2018.
Tidak ada satupun film maupun seri televisi yang dihasilkan dari projek tersebut mampu mencapai laba.
Sama seperti beberapa studi lainnya di Hollywood, Village Roadshow pun mengalami pukulan akibat dampak pandemi serta perbuatan pemogokan yang dilakukan para aktor dan penulis sejak Mei 2023.
Pada bulan Desember kemarin, Writers Guild of America justru menghalangi anggota mereka untuk berkolaborasi dengan Village Roadshow sebab perusahaan tersebut dicurigai tidak menunaikan kewajiban pembayaran kepada para kontributornya.