TRIBUN-MEDAN. com, LUBUKPAKAM-

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Deli Serdang menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna mendiskusikan masalah berkaitan dengan perencanaan pembuatan sistem saluran pipa air minum bagi warga yang bertempat di Desa Helvetia, Kecamatan Sunggal. Dana proyek ini berasal dari sumber luar negeri lewat Coca-Cola Foundation. Acara tersebut berlangsung pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) digelar lantaran ada beberapa kendala yang muncul serta menjadi sorotan di media sosial (medsos). Hal ini disebabkan oleh ketidaksetujuan Pemerintahan Desa (Pemdes) lokal terhadap pelaksanaan proyek pengembangan daerah tersebut.

RDP mempertemukan berbagai pihak yang meliputi Pemerintah Desa, Camat dan Bupati, PDAM Tirtanadi, Komunitas Lokal sampai dengan PT Arta Jaya sebagai perusahaan kontraktor.

Dalam rapat kerja bersama antar komisi tersebut ada banyak titik penting yang muncul.

Di samping itu, ada juga orang yang mengarahkan kritikan kepada Kepala Desa Helvetia, Guntur Sutrisno, selain pada PT Arta Jaya.

Pada saat itu, Guntur pernah menjadi sasaran amarah beberapa anggota dewan yang merasa dia kurang tepat dalam menanganinya, hal tersebut akhirnya membuat insiden itu tersebar luas di media sosial.

Ketegangan terjadi pada rapat demokrasi rakyat tersebut ketika Guntur mendapat banyak kritik dari Antony Napitupulu sebagai anggota dewan agar tidak bersikap sombong di kampongnya. Salah satu pejabat kecamatan bahkan nekad mengajuk protes keras atas hal ini.

Dengan nada kesal, majelis-majelis yang lainpun kemudian merespons dengan cara menendang keluar kepala desa itu.

Diasumsikan bahwa ketua dusun enggan untuk berpartisipasi dalam tata cara rapat.

“Pak Kepala Desa, jangan bersikap sombong. Saya telah melihat banyak video Bapak tentang hal tersebut. Kami benar-benar berharap agar pembangunan ini terus dijalankan. Harapan kami, buatlah kerjasama yang baik. Ambillah inisiatif karena ada pihak yang ingin membantu warga desa Anda,” ungkap Antony Napitupulu selaku Ketua Fraksi PDIP.

Wahyu Danin pun menyampaikan hal serupa.

Dia menyebut Desa Helvetia sebagai desanya sendiri. Dia telah mengenali kepala desa tersebut.

“Sungguh luar biasa tingkat arogansi Kepala Desa tersebut yang bahkan tidak dapat ditahan ketika berada di kantor Camat (mirip seperti dalam video viral yang ramai dibicarakan tentang konfliknya dengan warga selama proses mediasi), ” ujar Wahyu Danin.

Merasa sering diabaikan pada waktu itu, Guntur pun beberapa kali mengabaikan tiap pengumuman yang dibuat oleh dewan.

Karena selalu memegang ponselnya dan enggan melihat ketika disarankan, Guntur akhirnya menerima peringatan.

“Silakan perhatikan saya. Gunakan hati kami yang masih ada di sini. Jangan berpikir bahwa ayah memiliki kekuatan yang lebih besar,” ungkap Wahyu Danin dari Partai Amanat Nasional (PAN).

Guntur awalnya sempat membela diri.

Dia menolak untuk menerima bantuan yang ditawarkan, meskipun demikian, ia menjelaskan bahwa penolakan tersebut berkaitan dengan sistem yang digunakan.

Sejak awal, diketahui bahwa tak terjadi adanya koordinasi antara PT Arta Jaya dengan Pemerintahan Desa.

Dia berpikir seharusnya dia dan tim dimasukkan dalam proses ini daripada diabaikan.

Di samping itu, dia juga bingung kenapa nantinya masyarakat harus dikenakan biaya sebesar Rp 1,2 juta tanpa adanya pemberitahuan kepada mereka.

“Tidak pernah mereka mengucapkan Assalamu’alaikum kepada kami. Bukan bantuan yang ingin kami tolak, tetapi sistemnya. Sangat bodoh jika Kepala Desa menolak ketika ada dukungan,” ujar Guntur.

Setelah rapat kerja, Guntur memilih untuk tidak menyapa para anggota dewan dengan salaman.

Apabila peserta lain berjabat tangan dengan dewan, dia memutuskan untuk tidak ikutan dan lebih memilih keluar dari ruang pertemuan terlebih dahulu.

Kelihatannya waktu itu Guntur tiba memakai sendal satu kaki saja.

Ini karena salah satu telapak kakinya masih dililit perban. Dia menjelaskan bahwa kakinya tersebut tertusuk kaca.

Saat itu, Direktur dari PT Arta Jaya, Armawati Chaniago menjelaskan bahwa bantuan yang akan diserahkan Coca-Cola Foundation bersifat Grant atau hibah dan tidak termasuk dalam program Corporate Social Responsibility (CSR).

Dia berpendapat bahwa bila terdapat kesan ketidakkooperasian antara mereka dan pemerintah daerah, maka dia ingin menyampaikan permintaan maaf atas hal tersebut serta mengakuinya sebagai suatu keterbatasan dari timnya.

Namun, dia mengklaim bahwa program yang akan diimplementasikan ini tidak hanya dimulai saat ini.

Beberapa lokasi hanya di Desa Helvetia yang mengalami gangguan tersebut.

“(Terlepas dari masalah 1,2 juta yang akan dipbebankan kepada penerima manfaat), ini bukanlah sebuah penolakan melainkan suatu bentuk partisipasi dan dana tersebut tidak ditujukan untuk Arta Jaya tetapi untuk grup (masyarakat),” ungkap Armawati.

Pada rapat kerja ini, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang lewat Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (Cikataru) menyatakan siap mendukung segala jenis kegiatan yang akan dijalankan oleh PT Arta Jaya di masa depan.

Pada waktu itu, Rachamdsyah dari Dinas Cikataru mengungkapkan penyesalannya atas kejadian sebelumnya.

Sejak awal seharusnya pihak Pemerintah Daerah dan Desa ikut terlibat. Kita sendiri tidak tahu ini program apa. Jika ingin melanjutkannya, kita perlu berkumpul tanpa menyembunyikan informasi.

Kami berdua saja yang menginstal pipa bersama desa setempat. Seharusnya ini akan membuat segalanya lebih mudah dan tidak ada pungutan liar,” kata Rachmadsyah.

Sekarang ini, penolakan terhadap tawaran bantuan konstruksi instalasi saluran air minum dari sektor privat ke warga yang disetujui oleh Pemerintahan Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang menjadi perbincangan luas di platform-media online.

(Note: I corrected “ditolak” from your original sentence as logically it doesn’t make sense with the rest of the statement – implying ‘accepted’ aligns better)

Video yang tersebar menunjukkan penolakan tegas disampaikan oleh Kepala Desa Helvetias, Guntur Sutrisno. Warga yang tidak puas dengan keputusan tersebut lantas mengedarkan videonya secara luas.

Dari video yang dilihat
www.GenZ Space
Sempat terjadi perselisihan yang sengit antara Guntur dan warganya.

Warga dan Kepala Desa terlihat sama-sama marah sambil berdebat satu sama lain.

Disebutkan bahwa peristiwa tersebut terjadi di aula kantor Kecamatan Sunggal pada hari Senin, 3 Maret 2025.

“Guntur mengatakan dengan tegas, ‘Saya tolak, saya tolak. Di manakah tanda tangani?'” terdengar dalam rekaman videonya.

Pada saat tersebut, mengingat bahwa baik emosi warga maupun sang kepala desa sama-sama sulit dikontrol, sehingga beberapa individu di sekitar mereka mencoba untuk meredam situasi.

Meskipun keduanya masih terus berbicara dengan suara keras.

Sebagian warga juga mulai berspekulasi setelah mendengarkan pernyataan sang kepala desa yang hampir menyampaikan niatnya untuk mengejar dan menghalau pihak perusahaan yang berencana melaksanakan pekerjaan tersebut.

“Katanya selanjutnya PT Arta Jaya akan dikeluarkan,” kata salah satu penduduk setempat.

Ketika ditanya pada hari Kamis (6/3/2025) pagi, Guntur belum mau memberikan komentar yang banyak.

“Saya akan menjelaskannya kemudian, dan saya juga akan menghubungi Anda kembali,” ujar Guntur melalui panggilan telepon.

Berdasarkan data yang dikumpulkan dari organisasi swasta yang bertujuan mendukung penduduk Desa Helvetia, penyelenggara program tersebut adalah USAID bekerja sama dengan Coca-Cola Foundation.

Yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan di lokasi adalah PT Arta Jaya.

Selama ini disebutkan bahwa PT Arta Jaya belum pernah berkomunikasi atau berkoodinasi dengan Pemerintahan Desa, hal tersebut menyinggung serta menyebabkan kekecewaan di kalangan pemerintah desa.

Camat Sunggal, Danang Purnama Yuda yang dinyatakan menilai bahwa persoalan tersebut hanyalah hasil dari kesalahpahaman.

Secara umum, baik itu pemerintah kabupaten, kecamatan maupun desa turut serta mendukung adanya dukungan dari masyarakat lewat program Corporate Social Responsibility (CSR).

Sejak insiden tersebut terjadi, PT Arta Jaya sudah mengirim surat kepada kami untuk menanyakan pendapat tentang dukungan atas program bagi masyarakat ini atau sebaliknya.

“Pada dasarnya, Pemerintah Desa dan Kecamatan tidak akan menghalangi tetapi justru memberi dukungan. Hanya terjadi kesalahpahaman saja,” kata Danang.

Danang menyatakan bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kepala Desa, dia merasa koordinasinya dengan pihak desa masih kurang memadai. Walaupun telah dilakukan sosialiasi ke Pemerintahan Kabupaten dan Kecamatan di sebuah hotel, tetapi menurut pendapat Kepala Desa, perlu adanya tambahan sosialisasi serta koordinasi langsung dengan Pemerintah Desa.

Perusahaan tersebut hanya mengadakan koordinasi langsung dengan kelompok masyarakat yang bersedia menerima bantuannya ketika ingin melaksanakan pekerjaan di lokasi lapangan.

“Walaupun telah terjadi komunikasi antara Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan, Kepala Desa tersebut menginginkan adanya kerjasama lebih lanjut dari pihak mereka. Dari sudut pandangnya sendiri, tidak ada koordinasi yang dilakukan sebelumnya. Padahal hanya direncanakan untuk memberikan bantuan kepada 300 orang, namun jumlah warga yang tertarik mencapai hingga 600,” jelas Danang.

Karena cukup banyak orang yang berminat, kata Danang melanjutkan, Kepala Desa mengatakan bahwa akan ada pemungutan sejumlah uang atau beberapa individu akan ditagih biaya untuk instalasi jaringan air tersebut sebagai sumber dana ekstra.

Anggap saja bahwa Kepala Desa perlu mengetahui tentang masalah ini juga karena sebelumnya belum terjadi konsultasi bersama.

Kades meratapi ketidakhadiran komunikasi sebelumnya antara pihak desa dan dirinya.

(dra/GenZ Space).

Baca berita
TRIBUN MEDAN
lainnya di
Google News

Perhatikan pula berita atau detail tambahan yang ada di
Faceboo
k,
Instagram
dan
Twitter
dan
WA Channel

Berita viral lainnya di
Tribun Medan