JAKARTA, GenZ Space
Presiden Prabowo Subianto memerintahkan untuk melakukan banyak penghapusan peraturan di industri textile, apparel, sepatu, serta bidang industri berdaya guna tinggi yang lain.
Tindakan tersebut bertujuan untuk menggenjot persaingan, membentuk lapangan pekerjaan, serta mendorong pertumbuhan invesitasinya dalam bidang-bidang tertentu.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, salah satu fokus utama pemerintah ada di sektor tekstil dan barang-barang tekstil karena bidang ini mempekerjakan hampir 4 juta orang serta menghasilkan ekspor melebihi 2 miliar dolar AS.
Tadi instruksi Bapak Presiden berkaitan dengan ketersediaan bahan baku dan hal lainnya.
illegal import
(impor ilegal), terkait
supply chain
“(Rantai pasok) tersebut akan diperbarui agar lebih sederhana dan mudah,” ujar Airlangga saat memberikan keterangan pada konferensi pers setelah menghadiri rapat tertutup (ratas) dengan Prabowo di Istana Merdeka, Rabu (19/3/2025).
Acara tersebut turut disertai oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Mensesneg Prasetyo Hadi, serta Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan.
Maka instruksi awal pastinya pihak berwenang perlu mempertimbangkan seluruh aspeknya.
supply chain
, serta melaksanakan penyelarasan tarif yang telah diterapkan,” terangnya, seperti ditulis di situs web resmi Presiden RI.
Airlangga menyebutkan bahwa Presiden Prabowo berkeinginan agar Indonesia menerapkan kebijakan antidumping untuk produk-produk yang mendapat dumped harga di negera asalnya.
Kebijakan dumping merupakan taktik menjual produk dengan harga yang lebih rendah di luar negeri daripada di tempat asalnya.
Di samping itu, Presiden Prabowo menganjurkan untuk mengintegrasikan program kerja intensif ke dalam Daftar Proyek Strategis Nasional guna memperoleh beragam kemudahan perijinan serta mendapatkan fasilitas insentif dengan cepat.
Airlangga menekankan bahwa pihaknya juga bakal meneruskan proses deregulasi dan depaperisasi serta memfasilitasi kemudahan dalam hal izin usaha bagi pengembangan proyek, termasuk yang berkaitan dengan analisis dampak lingkungan atau AMDAL.
Pemerintah pun berencana membentuk tim khusus guna mempercepat proses pengurangan regulasi.
Berikutnya, penting untuk mempertahankan pasarnya dalam ekspor produk tekstil Indonesia, dimana Uni Eropa merupakan pembeli utama dengan porsi sekitar 30 persen dari total kebutuhan dunia.
Diikuti oleh Amerika Serikat yang menguasai 15% dari pangsa pasaran tekstil global, dengan sisa pasar dimiliki oleh berbagai negara lainnya.
Oleh karena itu, pemerintah terus mengupayakan percepatan penuntasan Perjanjian Kerjasama Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa (I-EU CEPA).
Demi mempertahankan daya saing sektor industri, pihak berwenang telah merancang serangkaian program peremajaan untuk peralatan produksinya.
Pemerintah menghadirkan program kredit investasi senilai Rp20 triliun yang datang bersamaan dengan subsidi suku bunga berupa 5% selama 8 tahun, ditujukan bagi industri padat tenaga kerja seperti tekstil, alas kaki, produk makanan dan minuman, serta perabot rumah tangga.
“Berikutnya, kami tentunya menginginkan agar sektor yang padat tenaga kerja ini dapat dikelola dengan efektif. Kami berharap hal ini akan menciptakan lebih banyak pekerjaan dan target kami adalah setelah perjanjian I-EU CEPA ini, industri tersebut diharapkan akan bangkit kembali,” jelas Airlangga.
Di waktu yang bersamaan, Luhut menyebut bahwa kelompok dari DEN serta Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian sedang berkolaborasi dalam merancang persiapan terkait dengan deregulasi.
“Saya rasa instruksi ini sangat jelas dan akan kita lanjutkan pekan depan. Segera sampaikan hal tersebut agar dapat langsung kami umumkan tindakan-tindakannya. Ini berarti bahwa tidak ada pengecualian atas anjuran-anjuran yang mencegah industri-industri dari masuk ke Indonesia,” katanya.
Luhut juga menggarisbawahi pentingnya kerja sama antara seluruh pihak dalam melaksanakan pemantauan guna memastikan bahwa deregulasi bisa beroperasional dengan efektif.
“Menurut pendapat saya, Presiden baru saja menyampaikan arahan yang sangat jelas dan bermanfaat tentang deregulasi. Deregulasi ini diharapkan dapat menekan tingkat korupsi, meningkatkan efisiensi, serta membantu dalam pembangunan ekosistem ekonomi kita menjadi lebih baik,” ujarnya dengan tegas.