GenZ Space.CO.ID-JAKARTA

Bank Dunia menggarisbawahi bahwa ukuran sektor ekonomi gelap terus besar (

underground economy

Di Indonesia, hal ini menjadi salah satu alasan utama untuk kurangnya kesadaran membayar pajak serta tidak efisiennya proses pengumpulan pajak.

Dalam laporan bertajuk

Kebijakan Ekonomi: Mengestimasi Kesenjangan PPN dan PPh dalam Konteks Indonesia

Bank Dunia menunjukkan bahwa sektor informal yang belum direkam secara resmi telah membuka kesenjangan dalam pelaporan pajak, akibatnya Indonesia kehilangan pendapatan potensial yang besar.

Bank Dunia menyatakan dalam laporannya pada hari Kamis (20/3) bahwa ekonomi gelap yang signifikan di Indonesia memperlebar ketimpangan dalam pelaporan pembayaran pajak.

World Bank Bandingkan Sistem Perpajakan Indonesia dengan Nigeria, Begini Penjelasan Luhut

World Bank mencatat bahwa tingkat pengumpulan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) badan yang rendah bila dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) serta disbanding negara-negara lain memiliki tarif pajak sepadan menunjukkan adanya ketidakefisienan pada sistem perpajakan di Indonesia.

Sebagaimana dilansir dari GenZ Space sebelumnya, Hashim Djojohadikusumo, yang merupakan adik Presiden Prabowo Subianto, menyebutkan bahwa Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mendapat mandat dari presiden untuk memperbesar penerimaan negara.

Hashim menyebutkan bahwa Prabowo percaya rasionya Pendapatan Negara Bruto akan setara dengan Kamboja yang mencapai 18% jika Indonesia sukses menaikkan penerimaan keuangannya.

” Pak Prabowo begitu bersemangat dan telah menugaskan spesifik pak Anggito dengan suatu tugas. Nantinya, kita akan perlahan-lahan mencapai angka serupa yang ada di Kamboja yaitu sekitar 18%, ” ungkapnya.

Hashim menyinggung bahwa salah satu cara untuk meningkatkan Pendapatan Negara adalah dengan memaksimalkan kinerja dalam mendapatkan pemasukan dari

shadow economy

atau ekonomi bayangan.

Bank Dunia Mengindikasikan Banyak Perusahaan Kurangi Pembayaran Pajak, Pemerintah Jawab Pertanyaan Ini

Menurut dia, ada bagian dari ekonomi yang tak direkam atau disebut juga sebagaiصندキャンペكantan

صند

shadow economy

Yang berada di kisaran 25% sampai 30% dari seluruh perekonomian yang terlapor.

Saat ini, menurut Hashim, perekonomian Indonesia mencapai angka sekitar Rp 22.000 triliun, yang menjadikan negara tersebut memiliki ekonomi terbesar urutan ke-16 secara global.

Akan tetapi, apabila mencakup sektor ekonomi yang belum direkam secara resmi, jumlahnya bisa naik menjadi antara Rp 27.000 triliun sampai dengan Rp 28.000 triliun.

Alasan pokok dari kondisi perekonomian yang tak tertulis tersebut adalah sebab masih tingginya jumlah penduduk yang belum membuka rekening di bank, membuat aktivitas finansial mereka enggan dimasukkan ke dalam jaringan perbankan resmi.

Bank Dunia Mengatakan 26 Negara Termiskin Sedang Mengalami Situasi Finansial Paling Buruk Sejak Tahun 2006

“25% itu tak tertulis, sebab beberapa orang bermain curang, dan masih banyak pula yang belum memiliki akun perbankan,” ujarnya.

Apabila penerimaan dari

shadow economy

atau

underground economy

Ini dapat dioptimalkan sehingga Hashim yakin bahwa rasio pendapatan negara bisa mencapai 18% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Maka dari itu, akan terdapat tambahan sebesar kurang lebih Rp 900 triliun tiap tahunnya untuk mencegah defisit pada anggaran pemerintah.